Bupati Piet Babua Hadiri Musrenbang Malut, Sherly Tjoanda Tekankan Konektivitas dan Pendidikan
TERNATE – Bupati Piet Hein Babua menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Jumat (8/5/2026).
Musrenbang tersebut mengusung tema “Konektivitas adalah Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan”. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray, Direktur Pembangunan Indonesia Bappenas Ika Retna Wulandary, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Maluku Utara, hingga pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Musrenbang RKPD 2027 secara resmi dibuka Gubernur Sherly Tjoanda. Dalam sambutannya, Sherly menyoroti tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025 dan masih berada di angka 19,3 persen pada kuartal I 2026.
Menurut Sherly, pertumbuhan ekonomi tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan bisa cepat sampai ke pasar melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” ujar Sherly.
Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan di Maluku Utara. Dari total sekitar 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota, sekitar 1.900 kilometer di antaranya mengalami rusak berat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis dengan target pembiayaan mencapai Rp 4,5 triliun.
Beberapa strategi yang disiapkan di antaranya optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penerapan skema Lapen (Lapisan Penetrasi) guna memprioritaskan fungsi jalan, hingga inovasi kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim mampu menekan efisiensi anggaran hingga 30 persen.
Selain infrastruktur, Sherly juga memberi perhatian pada sektor pendidikan. Ia menyebut, masih terdapat sekitar 50 persen anak usia sekolah dasar di beberapa daerah yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP maupun SMA.
Sejak 2025, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Maluku Utara. Kebijakan tersebut diklaim berhasil menurunkan angka anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA hingga 50 persen, dari sekitar 20.000 anak menjadi 10.000 anak.
Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga berencana meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu ditujukan bagi anak-anak di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan hingga tingkat SMA.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan dan mengunggah dokumen RPJMD masing-masing daerah. Menurut dia, RPJMD menjadi acuan utama pembangunan lima tahun yang kemudian dijabarkan dalam RKPD tahunan.
“Seluruh APBD adalah uang rakyat yang harus tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Sherly mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam mengapresiasi visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia mendorong adanya diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang melalui pengembangan komoditas pangan seperti kelapa dan pala serta sektor pariwisata melalui KEK Morotai.
Bappenas juga menyatakan komitmennya membantu penyusunan masterplan Sofifi sebagai pusat pemerintahan berkelanjutan dan mendukung pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Di sisi lain, Kepala Bappeda Maluku Utara M. Sarmin S. Adam menjelaskan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian koordinasi teknis yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menyebut lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027, yakni akselerasi layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pembangunan kawasan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 berlangsung tertib dan diikuti para pejabat dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dalam suasana kebersamaan dan koordinasi lintas daerah.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan