Headline

91 Persen Nelayan Malut Keluhkan Kelangkaan BBM Subsidi

Halomahera

04/08/2026 - 17:33

Nelayan skala kecil duduk setara bersama para pemangku kebijakan lainnnya dalam membahas dua isu utama pada forum (KPBP) -Tuna Maluku Utara ke-XIV Tahun 2026. (Selasa, 4 Agustus 2026).

TERNATE – Sebanyak 91,3 persen nelayan skala kecil di Maluku Utara mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi ini membuat biaya operasional melaut meningkat dan berdampak pada penurunan pendapatan nelayan.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Maluku Utara Ke-XIV Tahun 2026 yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Selasa (4/8/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun rencana aksi perbaikan distribusi BBM subsidi serta tata kelola rumpon.

Selain masalah stok, nelayan juga menghadapi kendala informasi ketersediaan BBM (73,3 persen), keterlambatan pasokan (61,7 persen), serta kuota yang dinilai belum sesuai kebutuhan (55 persen).

Temuan tersebut berdasarkan riset Universitas Khairun bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) terhadap 300 nelayan. Riset mencatat 63,7 persen nelayan terpaksa membeli BBM melalui supplier atau pengecer dengan harga lebih tinggi.

Riset tersebut menunjukkan tata kelola BBM subsidi nelayan di Maluku Utara masih berada pada kategori moderat dengan skor efisiensi distribusi, efektivitas penyaluran, dan produktivitas ekonomi sebesar 51,22 dari skala 100.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi, mulai dari optimalisasi kuota, penyederhanaan administrasi, hingga memastikan pasokan BBM tersedia di lembaga penyalur resmi.

“Dalam aspek logistik, ketersediaan BBM bersubsidi merupakan komponen operasional paling mendasar. Namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan, mulai dari optimalisasi kuota, sinkronisasi dokumen administrasi, hingga konsistensi pasokan di lembaga penyalur resmi,” ujar Sarbin saat membuka kegiatan.

Nelayan tuna asal Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, Supriyanto Ali, berharap forum tersebut menghasilkan solusi atas persoalan berkurangnya kuota BBM subsidi.

“Kuota BBM bersubsidi kami berkurang pada tahun 2026. Padahal bagi nelayan tuna skala kecil, BBM sangat menentukan kelangsungan operasional. Kami berharap forum ini menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” katanya.

Sementara nelayan berharap pemerintah menghadirkan solusi nyata, terutama terkait pengurangan kuota BBM subsidi dan kemudahan akses administrasi.