Bikin Bangga! Halmahera Utara Sukses Pertahankan WTP Selama Satu Dekade

TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang diperoleh Halmahera Utara secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP diterima Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua didampingi Ketua DPRD Halmahera Utara Cristina Lesnussa saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kamis (4/6/2026).

LHP diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Bhuono mengatakan pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Utara, Rusli M. Taher, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi keuangan pemerintah.

“Opini WTP ke-10 yang berhasil diraih Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya diperoleh secara berturut-turut. Ini menjadi capaian yang patut disyukuri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Rusli.

Menurut dia, opini WTP merupakan bentuk pengakuan profesional atas kewajaran laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Karena itu, capaian tersebut menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Rusli juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara yang selama ini memberikan pendampingan, arahan, dan masukan selama proses pemeriksaan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan bimbingan yang diberikan. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu kami mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut,” ujarnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Halmahera Utara. Capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.