Malut Terancam Kehilangan Program Pusat, Sherly Minta Bupati-Wali Kota Segera Benahi Data Lahan
Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta seluruh bupati dan wali kota segera memperbaiki validitas data lahan agar daerah itu tidak kehilangan peluang memperoleh program bantuan pemerintah pusat di sektor pangan dan perikanan.
Permintaan tersebut disampaikan Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8/2026).
Sherly mengungkapkan, Maluku Utara sebelumnya mendapat alokasi program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare. Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), hanya 2.500 hektare yang dinyatakan memenuhi syarat. Akibatnya, Maluku Utara kehilangan kuota seluas 7.500 hektare karena persoalan validitas data lahan.
“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare karena kendala validitas lahan. Saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan. Maluku Utara masih diberi kesempatan memperbaiki dan memperbarui data tersebut,” kata Sherly.
Menurut Sherly, persoalan serupa juga terjadi pada Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025-2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan memenuhi syarat setelah proses verifikasi karena sebagian lahan masih tumpang tindih status kepemilikannya.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di masing-masing daerah agar seluruh lahan yang diusulkan berstatus clean and clear sesuai persyaratan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, guna mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sherly juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang memberikan stimulus sebesar Rp 2,5 miliar untuk setiap desa dalam pengembangan usaha koperasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus disertai perencanaan bisnis yang matang agar memberikan manfaat berkelanjutan.
“Kami memberikan apresiasi atas program ini. Namun yang paling penting, pengembangan bisnis koperasi harus disusun dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program Asta Cita Presiden, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Sebagai bentuk dukungan daerah, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal nelayan pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah menyiapkan pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15-20 PK serta menggandeng Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal.
Seminar Nasional KDKMP turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara, Forkopimda, anggota DPR RI, kepala daerah se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa se-Indonesia.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan