Sherly Tjoanda Curhat di DPR: Daerah Krisis Cash Flow, Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan curhatan mengenai kondisi keuangan daerahnya di hadapan Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).
Ia menyoroti kendala serius terkait ketersediaan cash flow (arus kas) yang mengakibatkan pemda kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026.
Sherly menjelaskan bahwa permasalahan di daerahnya belum terselesaikan akibat keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa belanja pegawai saat ini sudah melebihi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah.
“DAU kita itu cuma Rp 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp 1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai kita sudah melebihi DAU,” ujar Sherly dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, Sherly menyoroti dampak dari kebijakan relaksasi yang diberlakukan pemerintah pusat. Meskipun ia mengakui langkah tersebut sebagai niat baik, ia khawatir kebijakan ini justru akan mengorbankan anggaran belanja infrastruktur di daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat vital sebagai fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pengembalian sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini ditahan. Hal ini diusulkan sebagai “jalan tengah” agar pemda tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun proyek infrastruktur.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan